Nasib Esemka di Tangan Jokowi

Pengadaan mobil dinas baru Mercedes-Benz akhirnya ditolak oleh Jokowi. Jokowi lebih memilih memanfaatkan kendaraan dinas yang lama Toyota Crown untuk para menteri-menterinya. Hal ini secara otomatis akan membatalkan surat Seskab RI bernomor Peng-03/PPBJ-PKMPSM/08/2014PT tertanggal 28 Agustus 2014 terkait  keputusan PT. Marcedes-Benz Indonesia sebagai pemenang lelang pengadaan mobil dinas baru bagi para menteri dan pejabat setingkat termasuk bagi mantan presiden dan wakil presiden. Langkah ini tentu perlu diapresiasi sebagai gebrakan awal untuk menampilkan image pemerintahan yang efisien dimana dalam kasus ini Jokowi telah menghemat pagu anggaran mobil dinas dalam APBN 2014 yang nilainya mencapai sekitar Rp104 milyar. Disamping itu, timbul juga keinginan publik agar Jokowi kembali mewacanakan Esemka sebagai mobil nasional sekaligus kendaraan dinas seperti yang dilakukannya ketika masih menjabat Walikota Solo. Jokowi sebenarnya memiliki peluang untuk mewujudkan Esemka menjadi mobil nasional, pasalnya Jokowi saat ini adalah orang nomor satu di Indonesia yang memiliki kewenangan dan kekuasaan. Namun pertanyaannya maukah Jokowi? 

Langkah Esemka yang digadang-gadang menjadi mobil nasional memang momentumnya sempat terhenti karena 2 hal utama. Pertama,  belum lolos uji SNI, Esemka gagal di uji emisi. Balai Termodinamika Motor dan Sistem Propulsi BPPT menyebutkan Esemka belum lolos ambang batas emisi gas buang. Hal ini diperkuat melalui Surat Keputusan AJ.402/17/6/DJPD/2012 dari Dirjen Perhubungan Darat. Menurut Kementerian Perhubungan, hal ini diakibatkan gas buang CO Esemka masih tinggi. Emisi CO Esemka mencapai 11,63 gram per kilometer dan HC + NOX 2,69 gram per kilometer. Padahal standar Kementerian Lingkungan Hidup sesuai dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup No. 4 Tahun 2009, ambang batas untuk kendaraan bermotor tipe baru adalah CO 5 gram per kilometer dan HC + NOX 0,70 gram per kilometer. Selain gagal di uji emisi, Esemka juga belum memenuhi standar dalam hal ketajaman lampunya. Pemerintah telah menetapkan standar dalam satu lampu harus memiliki 12.000 candle (CD), namun pada Esemka lampu kanannya baru menyinarkan 10.900 CD dan sebelah kiri sebanyak 6.700 CD.

Kedua, Jokowi tidak menggunakan Esemka sebagai kendaraan dinas Gubernur DKI.  Karir politik Jokowi yang terbilang mulus, setelah menjadi Walikota Solo periode 28 Juli 2005 hingga 1 Oktober 2012, selang beberapa hari berikutnya tepatnya pada 12 Oktober 2012 Jokowi resmi dilantik menjadi Gubernur DKI Jakarta. Namun tidak demikian dengan nasib Esemka yang cenderung tenggelam seiring langkah Jokowi yang lebih memilih kendaraan dengan merk lain sebagai kendaraan dinasnya.

Nampaknya sinyal Jokowi untuk mengangkat kembali Esemka sudah mulai didengungkan kembali di fan page resmi Joko Widodo yang dibuat sekitar 22 jam lalu. Jokowi mengungkapkan Kemampuan anak negeri untuk memproduksi mobil maupun motor buatan sudah tidak perlu diragukan lagi. Beberapa di antaranya Jokowi menyebutkan karya para siswa SMK di Solo, Jawa Tengah yang telah membuat mobil Esemka. Mobil tersebut bahkan sempat diproduksi secara massal, namun upaya tersebut kurang mendapat perhatian lebih dari pemerintah. pada masa pemerintahan nanti, saya akan membuka jalan bagi industri otomotif dalam negeri untuk lebih berkembang dan menjadi ikon nasional, untuk dapat bersaing dengan industri otomotif dari luar negeri.

Sumber: Facebook Fan Page Jokowi Official

Publik berharap Jokowi melakukan langkah berani mewujudkan Esemka sebagai mobil nasional sebab selain Esemka dinilai berkontribusi besar terhadap karir politik Jokowi yang akhirnya menasional, Esemka juga diprediksi mampu mengangkat rasa nasionalisme bangsa terhadap hasil karya anak negeri.

Proton, Mahatir Mohammad dan Habibie

Pekerjaan rumah untuk mewujudkan Esemka menjadi mobil nasional memang cukup banyak, tidak hanya masalah local content yang harus SNI dan uji kelaikan maupun uji standar keselamatan dari New Car Assessment Program for Southeast Asia (ASEAN NCAP), desain Esemka yang disebut-sebut mirip desain mobil buatan Guangdong Foday Automobile Co.,Ltd memang cukup menyita perhatian publik. Namun demikian, hal yang sama pernah dialami Proton di awal kelahirannya (Proton Wira, 1993) dirasakan mirip dengan mobil keluaran Mitsubishi Motor Corporation (Mitsubishi Lancer) atau Proton Perdana (1995) yang mirip dengan Mitsubishi Galant. Hal tersebut tidak terlepas kerjasama joint venture antara HICOM (The Heavy Industries Corporation of Malaysia) dengan Mitsubishi yang memiliki saham sekitar 30%.

Proton yang perjalanan karirnya mayoritas dimiliki BUMN dan sejak 2012 beralih menjadi milik swasta Malaysia terus menerus melakukan inovasi dengan kerjasama yang dilakukan. Dimulai bekerjasama dengan pabrikan Mitsubishi, hingga mengakuisisi 60% saham Lotus Group International Ltd di 1996, sebuah pabrikan ternama untuk meningkatkan kemampuan mesin Proton dan Research & Development yang dimiliki. Tak berhenti sampai disitu, kerjasama dengan Zagross Khodro, SAIPA, KACST menjadi beberapa contoh komitmen Proton menghasilkan produk yang lebih baik. Bahkan sejak diambil alih oleh pengusaha kaya Malaysia Tan Sri Mokhtar Al Bukhary melalui DRB-Hicom Proton pada 2012, Proton semakin agresif bekerjasama salah satunya dengan Honda Motors Co untuk mengeksplorasi kerjasama pengembangan teknologi, platform kendaraan, lini produk baru dan tentu penggunaan fasilitas.

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Tidak hanya bekerjasama dengan pihak lain, Proton juga sudah lama memiliki pabrik seperti Shah Alam Plant yang memiliki original Main Plant and Multi Vehicle Factory (MVF) yang mampu memproduksi sekitar 200 ribu unit setiap tahunnya. Ada juga The Tanjung Malim plant yang dilengkapi oleh Automatic Line Control or error-proof system sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas dan efisien. Selain dua tempat tersebut, Proton memiliki component plant seperti Casting Plant yang memproduksi 180,000 cylinder blocks, crankshafts, bearing caps dll. ETM Plant yang mampu memproduksi competitive product - Machining (C/Block, Cylinder Head, Crankshaft, Camshaft, Bearing Cap, Knuckle, Transmission Case, Clutch Housing), Engine dan Transmission. Ada juga Stamping Plant yang disebut sebut salah satu terbesar di Asia Tenggara.

Kini Proton bahkan tidak hanya hadir di Malaysia, Proton sudah melakukan ekspor lebih dari 50 negara termasuk ke Indonesia. Berdasarkan data Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), pada tahun 2010 penjualan Proton di Indonesia mencapai 1.926 unit, meningkat menjadi 2.126 di 2012 sementara di 2013 penjualan Proton sempat menurun menjadi 1.088 unit. Proton sendiri melalui PT Proton Edar Indonesia menargetkan penjualan di 2014 mampu mencapai 3.600 unit.   

Nampaknya Jokowi bisa mengambil pelajaran positif dari commited to be better  Proton hingga saat ini termasuk dari seorang Mahatir Mohammad. Bisa dibilang Mahatir Mohammad adalah orang penting dibalik kelahiran Proton. Bagaimana tidak, sejak menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Industri Malaysia pada 1978 sosok Mahatir seolah tidak bisa dipisahkan dari Proton, barangkali kekhawatiran Jokowi dan Mahatir sama, bagaimana menekan neraca perdagangan yang negatif yang salah satunya diakibatkan impor bahan baku otomotif disamping membangun kebanggaan melalui mobil nasional.  

Harus diakui, diawal kemunculan Esemka di publik juga tidak berjalan mulus, bahkan seorang Bacharuddin Jusuf Habibie yang dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia sempat menyatakan bahwa Esemka sekedar mobil “dolanan” yang lebih sarat muatan politis. Nampaknya Habibie sadar betul bahwa untuk membangun kebanggan produksi nasional tidak dapat dilakukan dengan instan dan membutuhkan waktu yang lama untuk benar-benar masuk ke industri otomotif apalagi untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar.  Namun demikian bukan mustahil suatu saat Esemka akan menjadi mobil kebanggan nasional. Hari ini kuncinya ada di Jokowi dalam 5 tahun ke depan, apakah Ia sanggup menyamai cita-cita dan kerja keras Habibie di industri penerbangan nasional dengan melahirkan N-250 dan R-80? Ataukah Jokowi hanya sekedar politisi? Kita tunggu saja. []

Elpiji 12 Kg, Elpiji Non Subsidi

Oleh Rizky Febriana

(Tulisan ini menjadi juara 3 di blog competition Pertamina-Kompasiana)

PT Pertamina (Persero) per 10 September 2014 kembali menyesuaikan harga liquified petroleum gas (LPG), elpiji nonsubsidi kemasan 12 kg sebesar Rp1500 per kg (net pertamina) naik dari sebelumnya Rp6.069 per kg menjadi Rp 7.569 per kg. Apabila ditambahkan dengan komponen biaya lainnya, seperti transport, filing fee, margin agen dan PPN, maka harga jual di agen diprakirakan menjadi Rp9.519 per kg atau Rp114.300 per tabung atau sekitar Rp120.000 untuk harga konsumen (end users). Kenaikan ini bukan yang pertama kalinya,  namun selalu menimbulkan polemik setiap kali Pertamina melakukan penyesuaian harga. Oleh karena itu ada beberapa hal sebenarnya yang harus Kita ketahui bersama untuk menghindari polemik ini.

1. Kita Impor LPG

Sumber: Kementerian ESDM dalam Maxensius Tri Sambodo (2014) 

Hal yang perlu Kita sadari sedari awal adalah Kita adalah importir LPG. Hal ini tidak terlepas dari kebutuhan LPG nasional yang diperkirakan akan terus meningkat salah satunya didorong oleh adanya program konversi minyak tanah ke LPG di 2004 silam dan juga adanya pertumbuhan jumlah penduduk Indonesia yang meningkat 1,49% per tahun. Menurut Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), kebutuhan LPG  diperkirakan akan terus meningkat hingga 9 juta ton pada tahun 2030 yang didominasi oleh penggunaan rumah tangga (90%) sehingga diprediksi jumlah impor LPG akan mencapai 58% pada  tahun 2030. 

Sumber: BPPT (2013)

Kebutuhan untuk impor tidak terlepas dari jumlah konsumsi LPG masyarakat Indonesia yang melebihi jumlah produksinya sehingga mau tidak mau Kita harus impor untuk memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri. Data Kementerian ESDM seperti yang dilansir oleh BPPT mencatat penggunaan LPG di dalam negeri terus melonjak dari 1,08 juta ton pada tahun 2004, 1,37 juta ton di 2007, lalu menjadi 4,35 juta ton pada tahun 2011 dan diprakirakan kembali meningkat di 2014 menjadi 5,78 juta ton. 

Sumber: PT Pertamina (Persero)

Lalu bagaimana dengan kondisi produksi LPG Kita? Di tahun 2004 jumlah produksi LPG nasional mencapai 2,03 juta ton dimana 1,13 juta ton dihasilkan oleh kilang gas dan 0,89 juta ton dihasilkan oleh kilang minyak. Produksi pada tahun tersebut masih melebihi konsumsi LPG dalam negeri, maka Kita juga melakukan ekspor. Tahun tersebut hingga tahun 2009 Kita masih bisa ekspor LPG ke Luar Negeri, namun di tahun 2010 Kita tidak lagi ekspor, produksi LPG oleh PT Pertamina (Persero) semua digunakan untuk konsumsi LPG di dalam negeri. Catatan Kementerian ESDM mengemukakan fakta bahwa Kita tidak lagi melakukan ekspor karena konsumsi LPG dalam negeri sudah melebihi produksinya, terjadilah excess demand LPG di Indonesia. Walaupun produksi LPG dari kilang domestik diperkirakan akan mengalami peningkatan hingga mencapai 3.8 juta ton per tahun seiring dengan penambahan kapasitas kilang, namun demikian tingkat konsumsi yang lebih tinggi menjadi alasan utama untuk Kita masih harus impor LPG. 

2. Elpiji 12 KG, Elpiji Non Subsidi

Sumber data: Pertamina, diolah; Sumber gambar: Jakarta Post, diolah

Elpiji 12 KG sebenarnya bukan hanya kali ini saja mengalami kenaikan. Tercatat sejak Maret 2004 ketika pemerintah menggalakan program konversi minyak tanah (kerosene) ke LPG, PT Pertamina (Persero) pernah melakukan penyesuain harga menjadi Rp3.000 per Kg atau sekitar Rp38 ribu per tabung. Penyesuain dilakukan kembali di Desember 2004 menjadi Rp4.250 per Kg atau sekitar Rp51 ribu per tabung. Penyesuain kembali dilakukan di Juli 2008 menjadi Rp5.250 per Kg atau sekitar Rp63 ribu per tabungnya. 

Kenapa PT Pertamina tidak melakukan penyesuaian harga di tahun 2005 hingga 2007? Banyak faktor yang mempengaruhi namun salah satunya disebabkan harga LPG di pasaran dunia pada tahun tersebut masih dianggap mendekati harga Elpiji PT Pertamina yang beredar di pasaran domestik. Sehingga jika Kita mengambil kesimpulan sederhana untuk menggaris bawahi harga LPG juga bisa saja bertahan atau malah turun mengikuti harga dunia seperti yang pernah terjadi pada beberapa periode (lihat gambar di bawah, perbandingan harga Elpiji PT Pertamina terhadap Bahan Baku Impor). Nanti tergantung hukum ekonomi dan hukum pasar kata para ekonom, Supply over Demand (harga turun) atau Demand over Supply (harga naik). 

Hal lainnya yang juga perlu digaris bawahi selanjutnya adalah, elpiji 12 KG adalah elpiji non subsidi. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 26/2009 tentang regulasi bisnis LPG di Indonesia. Dalam pasal 25 ayat 1-2, elpiji 12 Kg (juga 50 Kg dan LPG curah/bulk) termasuk ke dalam kategori LPG Umum yang harga jualnya ditetapkan oleh badan usaha, termasuk oleh PT Pertamina (Persero) yang mengikuti harga patokan LPG, kesinambungan penyediaan dan pendistribusian serta kemampuan daya beli konsumen dalam negeri.

Menarik untuk Kita bahas satu per satu. Pertama, harga jual yang mengikuti harga patokan LPG. Seperti yang penulis kemukakan di awal, Kita adalah importir LPG, Kita tidak bisa menentukan harga sendiri karena Kita pembeli, harga LPG impor naik maka harga LPG nasional juga naik karena Kita impor, harga pasar yang saat ini berlaku bisa mencapai Rp175-185 per tabung 12 Kg, jika saat ini Elpiji 12 Kg baru berada di angka Rp120 ribu maka ada selisih yang harus ditanggung, inilah yang selama ini ditanggung PT Pertamina (Persero) dan tercatat disisi akuntansi laporan keuangan perusahaan sebagai kerugian sebuah entitas bisnis yang mencapai triliunan rupiah, ini juga yang menjadi catatan BPK dalam LHP No 06/Auditama VII/Kinerja/02/2012 tanggal 5 Februari 2013.

Sumber: Bloomberg, Nur Farida Ahniar dalam Iwan Hermawan (2014)

Untuk itulah Kita harus menyesuaikan dengan harga LPG dunia? Menurut PT Pertamina (Persero) jika Kita menyesuaikan dengan harga impor (harga keekonomian), berdasarkan harga rata-rata CP Aramco per Juni 2014 lalu yang mencapai USD891,78 per metric ton dengan kurs saat itu sebesar Rp11.453 per USD, harga LPG 12 kg saat ini seharusnya mencapai Rp15.110 per kg atau sekitar Rp 175 ribu hingga 185 ribu per tabung. Nah selama ini, harga LPG di Indonesia masih terus disubsidi oleh Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero). Menurut BPK, PT Pertamina (Persero) menanggung kerugian atas bisnis LPG 12 dan 50 Kg selama 2011 hingga Oktober 2012 sebesar Rp7,73 Triliun. Sementara itu menurut Pertamina sendiri kerugian sudah dialami sejak tahun 2009-2013 yang mencapai sekitar Rp17 Triliun.

Sumber: Saudi Aramco, diakses dari www.gasenergyaustrali.asn.au

Kedua, harga jual yang melihat kesinambungan penyediaan dan pendistribusian. Berdasarkan data PT Pertamina (Persero), perkembangan infrastruktur LPG juga terus mengalami peningkatan. Sebagai contoh storage (tempat penyimpanan LPG) juga terus mengalami peningkatan kapasitas dari 136 ribu Mton sebelum tahun 2007 menjadi 345 ribu Mton setelah 2010. Insfrastruktur lainnya juga terus mengalami peningkatan, seperti vessel, filling station dan skid tank. Sehingga menurut BPPT, diprediksi total produksi LPG diprakirakan terus meningkat dan mampu mencapai 3.8 juta ton per tahun. Namun demikian jumlah konsumsi yang melebihi kapasitas produksi menyebabkan PT Pertamina (Persero) melakukan impor LPG. Hal ini semata-mata untuk memenuhi kebutuhan LPG dalam negeri. Upaya menjaga kesinambungan supply LPG untuk konsumsi domestik inilah yang harus dilakukan oleh PT Pertamina (Persero). Untuk itu, khusus elpiji non subsidi perlu dilakukan penyesuaian harga berdasarkan harga keekonomian bahan bakunya. 

Sumber: PT Pertamina (Persero)

Untuk pendistribusian LPG, PT Pertamina (Persero) sudah berpengalaman dalam melakukan distribusi LPG di Indonesia mulai dari sumber supply LPG, pengangkutan LPG ke depot/terminal hingga penjualan produk ke agen yang memilik standar tersendiri. Seperti yang diberitakan buletin Energia Pertamina No. 8 Tahun 2014, saat ini PT Pertamina (Persero) juga menambah kapal Very Large Gas Carrier (VLGC) dengan VLGC Pertamina Gas I dan II. VLGC Pertamina Gas I mulai beroperasi sejak diserahterimakan 17 September 2013 sedangkan VLGC Pertamina Gas II sekitar Mei 2014. VLGC ini akan memperkuat armada kapal Pertamina yang sudah ada terlebih dahulu, termasuk akan memperkuat posisi tawar Pertamana diantara para ship owners. Yang lebih utama dari fungsi VLGC adalah sebagai mother vessel dan floating storage and offloading (FSO) yang melayani kapal-kapal Pertamina yang lebih kecil termasuk memungkinkan Pertamina melakukan efisiensi dalam pendistribusian LPG kepada masyarakat. 

Sumber: PT Pertamina (Persero)

Sumber: PT Pertamina (Persero) dalam Kompasiana (2014)

Ketiga, harga jual LPG yang harus disesuaikan dengan kemampuan daya beli konsumen dalam negeri. Perlu untuk diketahui oleh Kita bersama, berdasarkan data PT Pertamina (Persero) konsumsi elpiji 12 Kg hanya sekitar 17% dari konsumsi LPG total. Sementara untuk elpiji 50 Kg/Bulk hanya 3,5%. Konsumsi Elpiji terbesar masih terjadi di elpiji 3 Kg yang disubsidi dan dikhususkan untuk kalangan tertentu.

Sumber: Pertamina dalam Kompasiana (2014)

Sementara itu berdasarkan survei AC Nielsen pada tahun 2013, dari 7000 panel rumah tangga yang disurvei, pengguna elpiji 12 Kg digunakan oleh 16% rumah tangga di perkotaan dan 4% di pedesaan. Survei tersebut menyajikan informasi bahwa dari 70% pengguna Elpiji 12 Kg adalah kelompok atas (upper class) yang memiliki pendidikan lebih tinggi (SMA hingga S2) yang menggunakan perangkat komputer di rumah, memiliki lemari pendingin dan sumber air minum isi ulang bermerk tertentu. Hal ini tidak terlepas dari kondisi pengguna elpiji 12 Kg yang memang datang dari kalangan kelas menengah atas yang memiliki pengeluaran bulanan Rp2,3 juta ke atas setiap bulannya.  Jika disimpulkan dengan sederhana, orang-orang kelas menengah atas tersebut masih lebih banyak mengeluarkan biaya untuk hiburan/rekreasi dibandingkan untuk konsumsi LPG. 

Sumber: Ac Nielsen dan Pertamina dalam Kompasiana (2014)

Disamping itu, harga LPG non subsidi di Indonesia masih lebih rendah dibandingkan beberapa negara tetangga seperti India yang harganya sudah mencapai Rp12.600 per kg, Jepang Rp20.000 per kg dan China Rp17-21 ribu per kg. 

Sumber: Pertamina dalam Kompasiana (2014)

3. Elpiji 3 Kg untuk Kalangan Bawah

Sumber: Google

Masih ingat perjalanan konversi energi dari minyak tanah ke LPG? Konversi energi dari minyak tanah (kerosene) ke LPG tidak terlepas dari beban subsidi BBM (minyak tanah, premium, solar) yang dilakukan pemerintah khususnya sejak tahun 2004 yang mencapai Rp70 triliun. Dari ketiga jenis bahan bakar yang disubsidi, minyak tanah mendapat porsi terbesar sekitar 50%. Dari tahun ke tahun anggaran pemerintah semakin tinggi sementara harga minyak dunia terus naik, inilah yang menjadi latar belakang kebijakan konversi minyak tanah ke LPG.  

Sumber: Kementerian ESDM dalam Astari Adiyawati (2008)

Berdasarkan perhitungan oleh Kementerian ESDM (Adiyawati, 2008), pemakaian 1 liter minyak tanah setara dengan pemakaian 0,57 Kg LPG. Dengan menghitung harga keekonomian minyak tanah dan LPG, subsidi yang diberikan untuk pemakaian 0,57 Kg LPG akan lebih kecil jika dibandingkan subsidi untuk 1 liter minyak tanah. Penggunaan LPG juga dipandang memiliki tingkat efisiensi yang cukup besar karena nilai kalor efektif yang lebih tinggi dibandingkan minyak tanah termasuk memiliki gas buang yang lebih bersih dan ramah lingkungan. 

Sumber: PT Pertamina (Persero), 2009

Program konversi energi dari minyak tanah ke PT Pertamina (Persero) terbilang cukup berhasil. Hal ini dilihat dari jumlah penggunaan minyak tanah yang terus menurun sementara konsumsi LPG cenderung mengalami peningkatan. Secara umum, menuruut PT Pertamina (Persero) konversi minyak tanah ke LPG juga memiliki beberapa keuntungan diantaranya bagi menghemat pengeluaran pemerintah Indonesia sekitar USD 884 Million (net saving), menciptakan iklim investasi sekitar USD 1,4 Billion, bagi konsumen bisa menghemat sekitar 42% pengeluaran atau sekitar USD 4 setiap bulannya termasuk menurunkan efek CO2 sebesar 46,6 milion sehingga dipastikan lebih ramah lingkungan. 

Sumber: PT Pertamina (Persero), 2009

Ada satu hal lagi yang semestinya menjadi catatan penting bahwa konversi dari minyak tanah ke LPG 3 Kg memang dikhususkan bagi kalangan tertentu, bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan daya beli yang baik. 

Kenapa subsidi hanya untuk kalangan tertentu? Ilustrasi sederhana misalnya saja dikeluarga Kita. Ayah Kita punya pendapatan Rp3 juta per bulan. Ia punya Istri dan 2 orang anak. Selama ini Ia menanggung kehidupan istri dan anaknya. Lalu lahir anak ke-3, beban si Ayah bertambah besar, uang Rp3 juta per bulan yang tadinya dibagi untuk 4 kepala sekarang dibagi untuk 5 kepala. Bagaimana si Ayah menyiasati ini agar uang bulanan yang dihasilkan masih bisa dirasakan sama manfaatnya ketika hanya dirasakan oleh 4 kepala, sebelum anak ke 3 lahir? Si Ayah menyetop subsidi untuk anak pertama, karena kebetulan anak pertama sudah mulai bekerja dan memiliki penghasilan sendiri. 

Begitu juga dengan Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero). Barang-barang yang disubsidi dikhususkan hanya bagi kalangan bawah yang daya belinya rendah. Kenapa hanya untuk kalangan bawah? Logikanya sederhana, pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) memiliki budget constraint/keterbatasan biaya seperti halnya si Ayah yang hanya punya pemasukan Rp3 juta per bulan. Disamping itu selain untuk subsidi kepada kalangan yang daya belinya rendah, ada pos pos pengeluaran pemerintah yang juga harus diperhatikan seperti kualitas pendidikan, kesehatan jalan dan lain-lain. Apalagi pemerintah tidak hanya mengurusi 1 atau 2 kepala, ada 28,28 juta orang yang masih hidup di bawah garis kemiskinan (BPS, Maret 2014) yang memang harus diprioritaskan. 

Sumber: PT Pertamina (Persero) dalam Kompasiana (2014)

4. Menjaga Inflasi, Menjaga Daya Beli

Harus diakui secara jujur, kenaikan elpiji 12 Kg memiliki dampak terhadap kenaikan harga secara umum (inflasi). Seperti yang terjadi pada Januari 2014 silam ketika PT Pertamina (Persero) menaikan harga elpiji 12 Kg sekitar Rp4 ribu per Kg. Menurut analisis inflasi edisi 4 Februari 2014 oleh TPI dan Pokjanas TPID yang beranggotakan Bank Indonesia, Kemenkeu RI dan Kemendagri mengungkapkan Kenaikan harga LPG 12 Kg (BBRT) mendorong peningkatan inflasi administered prices (Inflasi yang dominan dipengaruhi oleh shocks/kejutan berupa kebijakan harga Pemerintah, seperti harga BBM bersubsidi, LPG, tarif listrik, tarif angkutan, dll) sehingga menyebabkan Bahan Bakar Rumah Tangga (BBRT) menyumbang inflasi sebesar 0,17% (mtm) akibat adanya price rigidity dari kenaikan harga LPG.  

Sumber: data diolah dari harga Elpiji PT Pertamina (Persero) per 1 Januari 2014 disesuaikan dengan kenaikan harga Elpiji per 10 September 2014 sebesar 24,72%

Meski begitu, angka inflasi akibat kenaikan harga elpiji 12 Kg tidak lebih tinggi dari tekanan inflasi inti dari pelemahan rupiah dan tekanan harga pada makanan jadi dan minuman dimana Inflasi IHK (Indeks Harga Konsumen) bulan Januari 2014 yang mencapai 1,07% (mtm) atau 8,22% (yoy) lebih didorong dari kelompok volatile food yang mencatat inflasi sebesar 2,89% (mtm), akibat pola penurunan produksi beberapa komoditas di awal tahun yang diperburuk dengan bencana alam dan banjir. Inflasi yang lebih terjaga dari dampak kenaikan LPG juga sejalan dengan apa yang disampaikan Menteri Keuangan, Chatib Basri, dalam beberapa kesempatan ketika ditanyakan komentarnya mengenai kenaikan LPG 12 Kg per 10 September 2014 lalu. Chatib Basri memperkirakan angka inflasi yang ditimbulkan oleh kenaikan harga elpiji hanya sekitar 0,1%. 

Sumber: TPI dan Pokjanas TPID (Januari 2014)

Namun demikian, PT Pertamina (Persero) tetap melakukan langkah antisipasi untuk mengamankan pasokan dan distribusi LPG di Indonesia hal ini dilakukan untuk menjaga dampak inflasi pasca kenaikan harga Elpiji 12 Kg. Disamping itu, Pertamina juga melakukan antisipasi pengguna LPG 12 Kg yang diprakirakan akan migrasi menggunakan LPG 3 Kg bersubsidi dengan Sistem Monitoring Elpiji 3 Kg (SIMOL3K) yang diperkenalkan sekitar akhir Mei dan Juni 2014. 

Melalui Simol3k, Pertamina menyediakan teknologi yang terintegrasi di setiap pangkalan elpiji hingga ke agen. Perangkat yang digunakan semacam global positioning system (GPS) yang bisa mendata elpiji 3 kg termasuk mengetahui dimana terjadi kelangkaan LPG, sejauh mana ketersediaan stok di pangkalan dan kebutuhan di agen. Sistem ini juga diawasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hal ini bertujuan agar subsidi yang diberikan pemerintah untuk Elpiji 3 Kg melalui public service obligation sekitar Rp8 ribu per Kg benar-benar tepat sasaran untuk kalangan tertentu yang daya belinya perlu dibantu. 

5. Subdisi untuk Siapa?
Di atas Kita sudah membicarakan banyak hal mulai dari pendapatan negara yang terbatas (budget constraint), fakta pengguna LPG 12 Kg yang memang berasal dari kalangan kelas atas (upper class), realita bahwa Kita adalah importir LPG yang harga bahan bakunya tidak bisa Kita tentukan sendiri pricingnya/berapa harganya hingga prioritas subsidi yang memang ditujukan untuk kalangan tertentu. 

Menarik memang untuk selalu membincangkan subsidi untuk siapa? Pasalnya banyak juga pendapat bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pelayanan dari pemerintahnya sebab mereka sudah memberikan jasanya dalam bentuk pajak dan lainnya. Namun senantiasa juga ada pertanyaan menarik apakah pendapatan pemerintah dari pajak dan pos lainnya yang diterima lalu dihitung sebagai kas negara sanggup untuk memberikan pelayanan yang sama kepada semua warga negara? 

Wacana menarik lainnya adalah mana yang lebih baik subsidi dalam bentuk barang atau subsidi langsung by name by adress? Semua sudah dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini baik subsidi dalam bentuk barang yang bisa dinikmati bahkan oleh kalangan mampu seperti subsidi LPG 3 Kg maupun subsidi langsung yang menggunakan basis data terpadu berbasis sistem data elektronik yang memuat informasi sosial, ekonomi dan geografi para penerima manfaatnya seperti yang dilakukan oleh TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) yang berada di bawah kordinasi Wapres melalui program jaminan sosial (BLT, BSLM, PKH dll). Mana yang lebih tepat sasaran? Mungkin Anda bisa membantu Saya untuk menjawabnya. 

Ke depan, Kita sudah memahami realita yang ada, Elpiji 12 Kg adalah Elpiji non subsidi sementara Elpiji 3 Kg adalah Elpiji subsidi yang dikhususkan untuk kalangan tertentu. Maka sudah seharusnya disamping menggunakan Sistem Monitoring Elpiji 3 Kg (SIMOL3K), pemerintah Indonesia termasuk PT Pertamina untuk menggunakan kartu pembelian tertentu yang memuat informasi data terpadu, termasuk pendapatan si calon pembeli. Hal ini barangkali akan bagus jika diintegrasikan dengan E-KTP sehingga E-KTP tidak hanya sebagai identitas Kartu Tanda Penduduk melainkan juga dengan chip yang ada memuat informasi sebagai Kartu Tanda Pendapatan. Untuk itu, pemerintah baik Kemendagri (E-KTP), Kemenkeu (NPWP, informasi terkait pendapatan setiap warga negara), TNP2K dan Pertamina perlu untuk terus menerus berkordinasi. Hal ini dilakukan agar subsidi yang diberikan benar-benar tepat sasaran. 

Sumber Inspirasi

Adiyawati, Astari. 2008. Analisa Jumlah Permintaan Minyak Tanah Berkaitan dengan Kebijakan Pemerintah dalam Penghematan APBN melalui Kebijakan Konversi Penggunaan Minyak Tanah ke LPG. Depok: Universitas Indonesia
Bank Indonesia, Kemenkeu RI, Kemendagri RI. 2014. Analisis Inflasi Januari 2014. 
BPPT. 2013. Indonesia Energy Outlook
Hermawan, Iwan. 2014. Dasar Penetapan Harga Elpiji 12 Kg dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia. Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol VI No. 01/I/P3DI/Januari/2014
Tri Sambodo, Maxensius. 2014. LPG Price Adjustemnts in Indonesia: An Unfinished Reform. ISEAS Perspective
Pertamina. 2009. Switching from Kerosene to LP Gas: Lessons from Indonesia. Slide Presentasi
Pertamina. 2014. Penjelasan Penyesuaian Berkala Harga Elpiji 12 Kg. Slide Presentasi
Pusdatin Kementerian ESDM. 2012. Handbook of Energy and Economic Statistic of Indonesia
Pusdatin Kementerian ESDM. 2013. Handbook of Energy and Economic Statistic of Indonesia

Review Mobil Proton Indonesia Terbaik

Oleh Rizky Febriana 
(Tulisan ini menjadi salah satu tulisan terbaik di Proton Writing Competition)

Gan, pernah nggak punya keinginan untuk punya mobil sendiri? Ngebayangin bisa nganter anak ke sekolah atau ngajak orang tua jalan-jalan atau mudik pake mobil pulang ke kampung halaman tanpa kehujanan, kepanasan dan relatif lebih aman tanpa berdesak-desakan? Yang penting itu punya cita-cita dulu gan, punya keinginan, kalo ada keinginan biasanya ada jalan menuju Malaysia Gan. Nah abis itu, baru ngumpulin duitnya, inget ngumpulin duitnya dengan cara yang halal ya gan jangan "ngepet" hehehe... dosa gan.... Oh iya, jaman sekarang gak harus langsung tunai dan lunas beli mobilnya, minimal ada sedikit buat DP (uang muka), bisa kok pake kredit. Habis itu, baru mikir keras Gan mau beli mobil yang kayak gimana?

Ane sebagai industrial analyst, punya usul untuk para Agan dan Aganwati sang Djuragan supaya Agan mempertimbangkan produk mobil yang satu ini: Proton (Perusahaan Otomobil Nasional) made in Malaysia. Kenapa Proton? Setidaknya ada 6 alasan Gan menurut Ane.... 

1. Commited to be Better

Jauh sebelum Proton berdiri di tahun 1983, sebuah komite yang bernama Motor Vehicle Assembly Committee (MVAC) yang berdiri tahun 1963 dan bernaung di bawah otoritas Kementerian Perdagangan dan Industri (MTI) Malaysia memiliki peranan yang sangat penting untuk bagaimana Malaysia belajar dari perusahaan-perusahaan perakit mobil besar yang sudah lebih dahulu berproduksi salah satunya Swedish Motor Assemblies (sebuah perusahaan JV (Joint Venture) dengan Volvo) yang beroperasi di tahun 1967.

Sumber: Berbagai sumber, diolah

Tidak hanya Swedish Motor Assemblies/Volvo, ada juga Fiat, Mitsubishi, Honda, Peugeot, Mercedes Benz, Toyota, Daihatsu, Ford, Chrysler dan land Rover. Rendahnya local content dalam kendaraan yang dihasilkan membuat Malaysia belajar dan akhirnya di bulan Mei1983 berdirilah Proton (Perusahaan Otomobil Nasional), sebuah perusahaan yang di awal berdirinya merupakan joint venture antara HICOM (the Heavy Industries Corporation of Malaysia/BUMN) dengan Mitsubishi Motor Corporation yang memiliki saham sekitar 30%. Secara resmi Proton mengeluarkan produk mobil pertamanya di tahun 1985 dengan merk Proton Saga yang juga didukung penuh oleh pemerintah Malaysia melalui Tun Dr Mahathir Mohamad.

Sumber: Dato’ Haji Syed Zainal Abidin Syed Mohamed Tahir

Salah satu komitmen terbesar dari Proton adalah commited to be better, memiliki komitmen untuk terus menerus menjadi lebih baik dari hari ke hari. Proton sudah punya rekam jejak puluhan tahun, tercatat sudah 30 tahun lebih Proton memproduksi produk-produknya. Dimulai bekerjasama dengan pabrikan Mitsubishi, hingga mengakuisisi 60% saham Lotus Group International Ltd di 1996, sebuah pabrikan ternama untuk meningkatkan kemampuan mesin Proton dan Research & Development yang dimiliki. Tak berhenti sampai disitu, kerjasama dengan Zagross Khodro, SAIPA, KACST menjadi beberapa contoh komitmen Proton menghasilkan produk yang lebih baik. Bahkan sejak diambil alih oleh pengusaha kaya Malaysia Tan Sri Mokhtar Al Bukhary melalui DRB-Hicom Proton pada 2012, Proton semakin agresif bekerjasama salah satunya dengan Honda Motors Co untuk mengeksplorasi kerjasama pengembangan teknologi, platform kendaraan, lini produk baru dan tentu penggunaan fasilitas.

Sumber: Syariman KB

Tidak hanya bekerjasama dengan pihak lain, Proton juga sudah lama memiliki pabrik seperti Shah Alam Plant yang memiliki original Main Plant and Multi Vehicle Factory (MVF) yang mampu memproduksi sekitar 200 ribu unit setiap tahunnya. Ada juga The Tanjung Malim plant yang dilengkapi oleh Automatic Line Control or error-proof system sehingga mampu menghasilkan produk berkualitas dan efisien. Selain dua tempat tersebut, Proton memiliki component plant seperti Casting Plant yang memproduksi 180,000 cylinder blocks, crankshafts, bearing caps dll. ETM Plant yang mampu memproduksi competitive product - Machining (C/Block, Cylinder Head, Crankshaft, Camshaft, Bearing Cap, Knuckle, Transmission Case, Clutch Housing ), Engine dan Transmission. Ada juga Stamping Plant yang disebut sebut salah satu terbesar di Asia Tenggara.

Sumber: Shah Alam Plan, Proton Holding Berhad

Melalui R&D yang dimilikinya, Proton berkomitmen menghasilkan produk-produk yang lebih baik, termasuk berencana menghadirkan Proton Green seperti yang dikemukakan oleh Dato’ Zainuddin Che Din pada Malaysian-German 1^st Sustainable Automotive Mobility Conference pada 18 October 2011. 

Sumber: Dato’ Zainuddin Che Din, 2011

2. Interior dan Eksterior yang Menarik
Saat ini, Proton memiliki banyak varian produk, salah satunya Suprima S. Menurut Presiden Direktur PT Proton Edar Indonesia Mohd Asri Bin Khayan seperti yang dilansir Detik.com, model terbaru Hatchback ini, juga dilengkapi dengan 6 (enam) air bags sebagai fitur keselamatan, anti-trap power window, ABS (Anti-lock Braking System), EBD (Electronic Brake force Distribution), dan ESC (Electronic Stability Control) dengan TC (Traction Control) dan varian Premium ini juga dilengkapi dengan Park Assist dengan sensor parkir belakang, dan kamera mundur. 

Sumber: Proton Edar Indonesia diolah

Proton Suprima S di Indonesia tersedia dalam varian Premium, yang didukung oleh mesin CVE 1.6 liter turbo Proton. Teknologi mesin Suprima S diklaim mampu menghasilkan tenaga dan torsi setara dengan 2.0-liter mesin normal-aspirated yang lebih besar - dan dilengkapi dengan transmisi 7-speed ProTronic CVT, yang mampu menghasilkan tenaga hingga 138 hp dengan torsi maksimum 205Nm dari 2000 sampai 4000rpm. Dan seperti semua model Proton, dinamika berkendara ditingkatkan dengan LOTUS Ride and Handling.

Sumber: Proton Edar Indonesia

Hal penting lainnya dari Proton Suprima S termasuk 7-spoke, pelek 17 inci dan head unit 2 DIN dengan built-in sistem navigasi, Push Tombol Start, paddle shift, auto cruise, dan dilengkapi jok kulit. PROTON Suprima S hadir di Indonesia dengan harga Rp 275 juta on-the-road, dengan 5 (lima) pilihan warna yang tersedia yaitu Tranquility Black, Solid White, Genetic Silver, Atlantic Blue, dan Fire Red. Kalo agan pengen lihat produk-produk lainnya mampir aja langsung Gan ke website resmi http://www.proton-edar.co.id/

3. Harga Yang Bersaing

Sumber: Proton Edar Indonesia diolah

4. Standar Keselamatan

Agan pernah denger New Car Assessment Program for Southeast Asia (ASEAN NCAP)? ASEAN NCAP merupakan bagian dari organisasi NCAP yang berada di kawasan Asia Tenggara. Lembaga ini bertugas untuk menganalisa fitur-fitur keselamatan pada mobil, meningkatkan kewaspadaan konsumen ketika membeli mobil, serta mendorong produsen otomotif untuk memproduksi mobil yang lebih aman bagi penggunanya terutama di kawasan Asia Tenggara. Hasilnya Gan, di tahun 2014 ini 2 produk Proton: Proton Preve dan Suprima S mendapatkan  5-Star Ratings Gan dari ASEAN NCAP pada fase ke-III. Ternyata gak cuman dari ASEAN NCAP aja Gan, Proton Preve dan Suprima S dapet 5-Star Ratings juga dari Australasian New Car Assessment Programme (ANCAP). 

Sumber: http://www.wemotor.com/

Sumber: http://www.aseancap.org/proton-preve/

Barangkali Agan nggak percaya, bisa mampir ke websitenya ASEAN NCAP di www.aseancap.org disitu banyak produk mobil yang dipasarkan di negara-negara ASEAN salah satunya Proton Preve yang baru saja mendapatkan 5-Star Ratings. Proton Preve ini  berjenis sedan yang diproduksi pada tahun 2013 untuk dipasarkan di Brunei, Malaysia, Singapura, Thailand dan juga di Indonesia Gan... 

Sementara itu masih menurut sumber www.wemotor.com, dalam sambutannya setelah menerima 5-Star Ratings di Melaka  Malaysia, Chief Executive Officer of PROTON Holdings Berhad, YBhg Dato’ Abdul Harith Abdullah mengungkapkan rasa bangganya atas pencapaian Proton dalam menghasilkan produk-produk terbaiknya. 

"...our models are not just affordable but more importantly we want our customers to know that our products are of international quality and standards..."  

"...Proton tidak hanya terjangkau bagi pelanggan, tetapi yang lebih penting kami ingin pelanggan kami mengetahui bahwa produk yang kami tawarkan juga memiliki kualitas dan standar internasional..."

5. Networking yang Luas

Sumber: Proton Edar Indonesia

Agan gak usah khawatir kalo misal perlu reparasi, suku cadang, ataupun layanan purna jual. Jaringan proton sudah tersebar dibanyak Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia. Di Sumatera ada di Padang, Medan, Batam, Bengkulu, Pekanbaru dan Jambi. Ada juga di Jadetabek:  Jakarta Depok Tangerang Bekasi juga Cibubur. Selain di Jadetabek ada juga di Bandung, Madiun, Purwokerto, Solo, Kudus, Surabaya dan Malang. Proton Edar Indonesia juga hadir di beberapa wilayah lainnya di Indonesia seperti Manado, Makassar dan Balikpapan. Hal ini memang tidak terlepas dari kehadiran PT Proton Edar Indonesia 16 Agustus 2002 dan mulai aktif melakukan penetrasi pasar sejak 16 Maret 2007.   

Sumber: Proton Edar Indonesia

No Pict Hoax Gan? Ini ane buktikan kalo Proton sudah banyak ada di Indonesia. Foto di atas adalah foto peresmian salah satu dealer Proton di Jalan Kartini Raya No 47 Pancoran Mas Depok Jawa Barat Gan. Di atas ada Bapak Idris Abdul Somad Gan (pake peci hitam), Bapak Wakil Walikota Ane... hehe...  Dealer Proton menyediakan layanan purna jual, suku cadang dan penjualan mobil-mobil Proton. 

Dalam sambutannya di peresmian Proton Kota Depok, Gunther Scherz, Presiden Direktur PT. PROTON Edar Indonesia. mengungkapkan "Ini merupakan dealer resmi 3S Proton yang ke-19 secara nasional. Dealer ini khususnya diperuntukkan bagi pelanggan kami di daerah Depok dan sekitarnya sebagai salah satu tujuan kami agar dapat lebih dekat kepada konsumen kami. Dan sebagai upaya kami memberikan yang terbaik kepada konsumen kami maka PROTON Edar Depok dilengkapi dengan fasilitas purna jual, suku cadang dan penjualan terlengkap sehingga konsumen dapat mengetahui rangkaian produk PROTON serta pelayanan terbaik yang dapat kami berikan,” 

6. Diakui Dunia. 

Sumber: Dato’ Haji Syed Zainal Abidin Syed Mohamed Tahir

Proton tidak hanya hadir di Malaysia, produk Proton sudah menyebar kebeberapa negara seperti Australia, Mesir, Inggris, Kuwait, Turki, Suriah, Qatar, UEA, Taiwan dan juga Indonesia “Proton: A Local Company with Global Presence” begitu kata Proton. Hal ini tidak terlepas dari slogan mereka commited to be better. 

Sumber: Berbagai sumber, diolah

SUMBER INSPIRASI

Dato Aishah Ahmad, 2014. Evolution of Auto Policy – the Malaysian Experience. Slide Presentation. Halaman 19-22

Dato’ Haji Syed Zainal Abidin Syed Mohamed Tahir. Memperkasa Ekonomi Ummah Melalui Pemantapan Jaringan Tempatan dan Penerokaan Berkesan Dalam Pasaran Global: Persiapan Mendepani Cabaran Baru Ekonomi Dunia. Slide Presentasi. Hal 1-5

Dato’ Zainuddin Che Din, 2011. Proton Vehicle Electrification Development. Hal 2

Mohammad Haji Alias, dkk. 2009. Involvement of Bumiputera In The Automotive Supporting Industry: A Critical Evaluation. Prosiding Perkem Iv, Jilid 2 (2009) 199-207 ISSN: 2231-962X

Prema-chandra Athukorala, 2014.  Industrialisation through State-MNC Partnership: Lessons from the Malaysia’s National Car Project. Arndt-Corden Department of Economics Crawford School of Public Policy ANU College of Asia and the Pacific

Yan, Woo Lai. Yap Fei Foung. 2007. Proton Project: Historical And Contemporary Development. Malaysian Economic Development: Issues and Debates Books. Hal 17
http://corporate.proton.com/
http://www.proton-edar.co.id/